Monday, June 08, 2009

Washington Concensus

Konsensus Washinton lahir dari kesepakatan antara IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang dibuat pada 1989 di Washington DC. Kesepakatan itu adalah rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan negara-negara Amerika Latin yang saat itu mengalami krisis ekonomi.
Perlu diketahui, paa era 1980-an, negara-negara Amerika Latin mengalami the lost decade, yang dimulai ketika Meksiko ngemplang utang pada 1982.
Karena tak ingin dicederai, seperti yang dilakukan Meksiko, para kreditor (termasuk IMF, Bank Dunia, dan AS) yang telah memberikan pinjaman kepada negara-negara Amerika Latin (yang waktu itu terkena ‘efek Meksiko’) mengeluarkan rekomendasi kebijakan yang mengacu kepada Konsensus Washinton.
Bisa jadi, Konsensus Washington merupakan refleksi ‘kemarahan’ para kreditor yang merasa dirugikan akibat tindakan sepihak yang dilakukan Meksiko tersebut diatas. Para kreditur mungkin tak sepenuhnya salah dengan penerapan Konsensus Washington bagi Amerika Latin.
Kebanyakan pemerintah di Amerika Latin memang telah gagal mengelola keuangan akibat jor-joran membuat utang luar negeri. Akibatnya deficit fiscal membegkak, yang akhirnya tidak bisa membayar utang kepada para kreditor.
Maka, dilakukanlah pilar pertama Konsensus Washington: pengetatan fiskal dengan dalih mengendalikan deficit fiskal. Namun dibalik itu sesungguhnya motivasi utamanya adalah memaksimalkan pengembalian pinjaman kepada kreditor.
Neoliberalisme adalah stigma yang diberikan oleh ekonom (biasanya penganut antiliberalisme) terhadap doktrin yang tertuang dalam Washington Concensus(Konsensus Washington).
Konsensus Washington mengandung 10 butir kebijakan:
1. Dispilin fiskal
2. Pengurangan belanja negara
3. Reformasi perpajakan
4. Liberalisasi suku bungan
5. Kurs mata uang dengan mempertimbankan daya saing
6. Liberalisasi sektor perdagangan
7. Liberalisasi invesatasi asing
8. Privatisasi
9. Deregulasi, dan
10. Perlindungan hak cipta
Kesepuluh butir ini dikelompokkan dalam tiga pilar, yakni pengetatan fiskal, privatisasi, dan liberalisasi pasar

No comments: